Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan bentuk perolehan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. BPHTB dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak (NPOP) yang biasanya ditentukan oleh harga transaksi atau nilai pasar yang lebih tinggi dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Website BPHTB berfungsi untuk menyediakan informasi, simulasi perhitungan, layanan pembayaran online, pelacakan status, saluran pengaduan dan bantuan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Dengan adanya website BPHTB, proses administrasi dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan transparan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk SPTPD digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran, dan objek pajak yang dikenai pajak daerah oleh wajib pajak SPTPD biasanya harus disampaikan secara periodik misalnya bulanan, triwulanan, atau tahunan tergantung jenis pajaknya. website SPTPD sendiri dapat difungsikan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam mengisi, mengirim, dan mengelola laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara online, meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak daerah, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang berisi informasi mengenai besarnya pajak yang terhutang, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT mencakup rincian seperti data objek pajak (tanah dan/atau bangunan), nilai jual objek pajak, besaran pajak yang harus dibayar, serta tenggat waktu pembayaran. Dokumen ini berfungsi sebagai pemberitahuan dan dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Website SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) berfungsi untuk memfasilitasi wajib pajak dalam mengakses informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memeriksa rincian pajak terhutang, mengunduh atau mencetak SPPT, serta melakukan pembayaran pajak secara online, sehingga meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam proses pengelolaan pajak daerah.

Pelayanan masyarakat adalah rangkaian aktivitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, hak, dan kepentingan mereka dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang administrasi kependudukan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan pada tingkat Desa maupun Kecamatan, lalu memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dimanapun dan kapanpun dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara dan website tersebut memiliki fungsi sebagai platform digital yang menyediakan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai proses administrasi, seperti pengurusan dokumen, permohonan izin, pengajuan surat-surat resmi, pendaftaran, dan layanan terkait lainnya secara online. Melalui website ini, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga dengan melakukan proses administrasi secara efisien tanpa harus datang ke kantor atau instansi terkait secara langsung. Selain itu, website pelayanan administrasi juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi terkait dengan proses administrasi pemerintahan.

Profil perusahaan atau company profile adalah ringkasan yang dirancang untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci tentang sebuah perusahaan kepada pembaca. Biasanya, profil perusahaan ini mencakup informasi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, produk atau layanan yang ditawarkan, struktur organisasi, keunggulan kompetitif, pencapaian terkini, dan informasi kontak.Profil perusahaan biasanya disajikan dalam bentuk dokumen tertulis atau dalam format digital seperti situs web perusahaan. Dengan informasi yang disampaikan dengan jelas dan menarik, sebuah company profile dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kepercayaan.

BUMD adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.BUMD ini didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengelola sebagian aset dan sumber daya ekonomi di wilayahnya, serta untuk memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.keuangan BUMD merujuk pada aspek keuangan dari badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kabupaten/kota di Indonesia dan keuangan BUMD mencakup berbagai aspek seperti pendapatan, pengeluaran, investasi, utang, aset, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Badan Usaha Milik Daerah dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, industri, jasa, pariwisata, dan lain-lain. Hal ini mencakup evaluasi kinerja keuangan, pemantauan likuiditas, pengelolaan risiko, serta perencanaan keuangan jangka panjang dan pendek. Keuangan BUMD juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian operasional perusahaan milik daerah tersebut.

Layanan pengaduan adalah sebuah sistem atau mekanisme yang disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan, aduan, atau laporan dari masyarakat atau pelanggan. Tujuan utama dari layanan pengaduan adalah untuk memberikan saluran komunikasi yang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan layanan, produk, atau kebijakan yang diberikan.Dengan adanya layanan pengaduan, diharapkan hubungan antara pihak penyedia layanan dan pengguna layanan dapat terjaga dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atau pelanggan. Dengan adanya layanan pengaduan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dari sebuah produk atau layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat.